OKKPD

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) OKKPD berisi informasi tentang gambaran OKKPD. OKKPD ini berisikan informasi umum meliputi status OKKP-D, nomor verifikasi, legalitas hukum lembaga serta kinerja OKKPD. Sedangkan informasi kinerja OKKPD dikaitkan dengan capaian tugas dan fungsi OKKPD dalam menghasilkan Sertifikat Prima-1, Prima-2, Prima-3, Registrasi Pangan. Informasi ini bersumber dari Bidang Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

Sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya  produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkin penyimpangan mutu dan keamanan  produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Prima Satu (P-1) merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Prima Dua (P-2) yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Sedangkan Prima Tiga (P-3) adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi.

Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Sertifikasi Prima Tiga atau Prima Dua dikeluarkan oleh OKKPD, sedangkan sertifikasi Prima Satu dikeluarkan oleh OKKPP. Sekretariat Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Maluku berada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang berperan dalam pendampingan dan pengawasan penerapan jaminan mutu, GAP (Good Agriculture Practices) dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu).

Untuk mendapat Sertifikasi Prima tersebut  ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha tani yaitu pelaku usaha tani sudah menerapkan GAP, SOP dan registrasi kebun, pelaku usaha tani mengajukan permohonan sertifikasi, persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, keputusan sertifikasi, dan penyerahan sertifikat.

Terhadap pelaku usaha tani yang sudah mendapatkan sertifikat, OKKPD atau OKKPP selalu melakukan audit untuk memastikan produk pertanian yang dihasilkan masih memenuhi standar yang ditetapkan, Ada dua macam audit yang dilakukan yaitu audit survailen dan audit investigasi. Audit survailen merupakan audit yang dilakukan untuk memeriksa konsistensi pelaku usaha pertanian yang telah memenuhi syarat-syarat yang dilakukan dan dilakukan setiap enam bulan. Sedang audit investigasi merupakan audit yang dilakukan sewaktu-waktu, untuk memeriksa pelaku usaha pertanian memenuhi syarat yang ditentukan.

TATACARA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

 Persyaratan Sertifikasi, Meliputi Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

A. Persyaratan Sertifikasi Prima

a. Persyaratan Administratif :

  1. Surat permohonan bermaterai dilengkapi nama dan alamat pemohon
  2. Nama, alamat dan jumlah anggota kelompok/perusahaan
  3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk
  4. Ruang lingkup sertifikasi, komoditas, luas lahan/kebun
  5. Ada peta/sketsa lahan/kebun dengan batas utara, selatan, timur & barat yang jelas
  6. Menandatangani surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan (Compliance Agreement)
  7. Mempunyai catatan/rekaman kegiatan selama satu musim panen (antara lain perencanaan kebun, persiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemangkasan bentuk pohon, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, penjarangan buah, pengendalian (Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), panen dan pasca panen serta pembelian pupuk/saprodi yang digunakan).

 b. Persyaratan Teknis :

  1. Telah menerapkan Good Pestisida Practice-Standart Operational Procedure (GPP- SOP) dan dianjurkan telah melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) untuk Prima 3;
  2. Telah menerapkan Good Agriculture Practice-Standart Operational Procedure (GAP-SOP) dan telah melaksanakan SLPHT, mempunyai surat keterangan register kebun/lahan untuk Prima 2;
  3. Produk, air dan tanah lolos uji laboratorium

 c. Masa Berlaku

Sertifikat Prima berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilan oleh OKKP-D paling kurang 1 (satu) tahun satu kali. 

B. Persyaratan Pendaftaran PSAT/Registrasi PD

B 1 . Registrasi PD I (pemohon/pelaku usaha berbadan usaha skala menengah ke atas antara lain PT, CV, UD dll)

a. Persyaratan Administratif :

  1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran PSAT bermaterai
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Lay out/Tata alur proses produk/barang
  4. Struktur organisasi/perusahaan beserta anggota
  5. Contoh/konsep label kemasan
  6. Dokumen prosedur dan rekaman penanganan sanitasi yang baik (SSOP)
  7. Menandatangani surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan (Compliance Agreement)
  8. Surat keterangan domisili/surat ijin tempat usaha
  9. Akte pendirian dan perubahannya/TDP (Badan Usaha/ Badan Hukum)
  10. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  11. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

 b. Persyaratan Teknis :

  1. Lay out/Tata alur proses produk/barang memenuhi kaidah FIFO
  2. Menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) untuk produk pangan segar
  3. Menerapkan Good Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) untuk produk olahan primer
  4. Produk lolos uji laboratorium

 

B 2. Registrasi PD II (pemohon/pelaku usaha skala menengah ke bawah antara lain UKM, Kelompok tani, Gapoktan, KWT dll)

a. Persyaratan Administratif :

  1. Mengisi formulir permohonan pendaftaran PSAT bermaterai
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Lay out/Tata alur proses produk/barang
  4. Struktur organisasi/kelompok beserta anggota
  5. contoh/konsep label kemasan
  6. dokumen prosedur dan rekaman penanganan sanitasi yang baik (SSOP)
  7. Menandatangani surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan (compliance Agreement)
  8. Surat penetapan register Kelompok/ Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/ Kelompok Wanita Tani (KWT) dll, oleh Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten

b. Persyaratan Teknis :

  1. Lay out/Tata alur proses produk/barang memenuhi kaidah FIFO
  2. Menerapkan penanganan sanitasi yang baik (SSOP)
  3. Produk lolos uji laboratorium terakreditasi

c. Masa Berlaku

Nomor Registrasi PD berlaku selama 5 (lima) tahun dengan surveilan oleh OKKP-D paling kurang 1 (satu) tahun satu kali.

Matriks: Pendaftaran/Registrasi Produk Domestik (PD) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

 

PERSYARATAN

PD1

(Perusahaan)

PD2

(Kelompok

Tani/Gapoktan)

1.

Formulir Pendaftaran

(Permentan 51/2008)

2.

Fotokopi KTP

(Pimpinan/ketua/Pemohon)

3.

Layout Proses Produksi

(Tata Alur)

4.

Struktur Organisasi

(Bagan)

5.

Label Kemasan

(Contoh/Konsep)

6.

SSOP

(Sanitation Standard Operational Procedure)

7.

Surat Pernyataan

(Compliance Agreement)

8.

Register Unit Usaha

(Dikeluarkan oleh Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan Kabupaten)

X

9.

Surat Ijin Usaha

(Keterangan Domisili/HO)

X

10.

Akte Pendirian & Perubahannya/TDP

(Badan Usaha/Badan Hukum)

X

11.

Fotokopi NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak)

X

12.

SIUP

(Surat Ijin Usaha Perdagangan)

X

Keterangan : √ harus ada/dipersiapkan

 

A.  Persyaratan Pendaftaran Rumah Pengemasan/ Registrasi Packing House

 a. Persyaratan Administratif :

    1. Surat permohonan pendaftaran Rumah Pengemasan bermaterai;
    2. Mengisi Formulir Data Umum Rumah Pengemasan/Packing House;
    3. Contoh/konsep label kemasan;
    4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (perorangan);
    5. Akte pendirian dan perubahannya (Badan Usaha/Badan Hukum);
    6. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    7. Surat keterangan domisili/Surat Ijin Tempat Usaha;
    8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    10. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

 b. Persyaratan Teknis :

    1. Memiliki bangunan permanen/semi permanen beserta lay out/tata alur proses;
    2. Memiliki peralatan yang memadai beserta daftar sarana prasarana;
    3. Memiliki sumberdaya manusia yang kompoten dibidangnya beserta susunan organisasi;
    4. Memiliki daftar pemasok yang telah memiliki register kebun;
    5. Memiliki dokumen prosedur dan rekaman penanganan produk pangan segar hasil pertanian yang baik (good Handling practices/GHP);
    6. Memiliki dokumen prosedur dan rekaman penanganan sanitasi rumah pengemasan yang baik (sanitasi standard operational procedure/SSOP).

 c. Masa Berlaku

Nomor Registrasi Rumah Kemas berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilan oleh OKKP-D paling kurang 1 (satu) tahun satu kali.

C.       Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM)

a. Persyaratan Administratif :

  1. Surat permohonan SKKM bermaterai
  2. Melampirkan fotocopy STP yang diterbitkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan di wilayahnya

 b. Persyaratan Teknis :

  1. Pengajuan SKKM hanya diperuntukkan bagi UFP-BK yang belum mempunyai Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK).
  2. SKKM diajukan setiap kali akan melakukan peredaran biji

 c. Masa Berlaku

  1. SKKM diajukan setiap kali akan melakukan peredaran biji kakao dan setiap 1 (satu) nomor SKKM berlaku hanya untuk partai barang yang didaftarkan
  2. SKKM hanya dapat diajukan maksimum 3 (tiga) tahun setelah UFP-BK memiliki STP

 

PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN (FOOD SAFETY) khusus Pala ke Uni Eropa

a. EU regulation 24/2016 of 8 January 2016 : imposing special conditions governing the import of Groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and Nutmeg from India and Nutmeg from Indonesia.

Health Certificate : jaminan hasil uji cemaran aflatoksin sesuai aturan Uni Eropa

Diterbitkan oleh otoritas keamanan pangan di Indonesia

b. Batas maksimum kontaminan diatur dalam lampiran peraturan Commission Regulation 1881/2006

c. Metode pengambilan contoh (sampling) dan analisis untuk pengawasan batas kontaminan :

Mycotoxins: Commission Regulation 401/2006

d. Uni Eropa memberlakukan kondisi khusus terhadap importasi beberapa produk pangan dari beberapa negara ketiga karena risiko kontaminasi aflatoksin melalui Commission Regulation 884/2014 : imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins.

Buka Chat
1
Butuh Bantuan?
Manggurebe Ekspor
Hai Sahabat Ekspor, ada yang bisa kami bantu?