BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tanggal 01 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam, Balai KSDA Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. Berikut Visi dan Misi Balai KSDA Maluku:

A. VISI

 ”Terwujudnya Kelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang Aman dan Mantap yang Didukung Kelembagaan yang Kuat dalam Pengelolaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat”.

B. MISI

  1. Melindungi dan memelihara proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan.
  2. Mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  3. Memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.
  4. Mengembangkan (sistem) kelembagaan dan kemitraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kedudukan Balai KSDA Maluku adalah setingkat eselon III yang terdiri dari 3 (tiga) Seksi Konservasi Wilayah (SKW), yang membawahi 2 provinsi, 15 kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 94 kecamatan. Tiga Seksi Konservasi Wilayah (SKW) tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Seksi Konservasi Wilayah I di Ternate (Provinsi Maluku Utara) meliputi wilayah Kab. Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Kota Ternate.
  2. Seksi Konservasi Wilayah II di Masohi (Provinsi Maluku) meliputi wilayah Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kota Ambon.
  3. Seksi Konservasi Wilayah III di Saumlaki (Provinsi Maluku) meliputi wilayah Kab. Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perlindungan Hutan Konservasi Alam di daerah, tugas pokok dan fungsi dari Balai KSDA Maluku adalah sebagai berikut :

C. TUGAS

Tugas pokok Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku adalah melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. FUNGSI

Fungsi dari Balai KSDA adalah:

  1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
  2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
  3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
  4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
  5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional.
  6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
  7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
  8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
  9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
  10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.
  11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
  12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
  13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
  14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.
  15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
  16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

 E. DASAR HUKUM / LEGALITAS 

  • UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  • UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
  • UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  • UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Cartagena
  • UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya
  • PP No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
  • PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatn Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  • PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  • PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
  • PP No. 28 Tahun 2011 jo. PP 108 Tahun 2015 (Pengelolaan KSA dan KPA)
  • Keppres No. 43 Tahun 1978 Tentang Ratifikasi CITES
  • Permenhut No. P.19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
  • Permenhut No. P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi

 F. PROSEDUR LAYANAN :

F.1    Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – dalam Negeri (SAT-DN)

Peredaran tumbuhan dan satwa baik yang bersifat komersial (perdagangan, tukar menukar, penyediaan jasa atau bentuk lain dalam pemanfaatan atau keuntungan ekonomis) maupun non komersial (pengkajian, penelitian dan pengembangan, koleksi herbarium atau museum, pemeliharaan untuk kesenangan, bawaan pribadi, cinderamata dan tukar menukar, pengembangbiakan) wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). SATS-DN diterbitkan oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Kepala Bidang Wilayah atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA. Penerbitan SATS-DN dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan adanya:

  1. Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan dan Satwa Liar
  2. Izin terkait dengan legalitas asal-usul specimen berupa izin mengambil atau menangkap atau SATS-DN dari wilayah lain.
  3. Laporan mutasi stok tumbuhan dan satwa liat.

Peredaran tumbuhan dan satwa baik yang bersifat komersial (perdagangan, peragaan, pertunjukan keliling melalui kegiatan ekspor, impor, re-ekspor dan introduksi dari laut yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis kea tau dari luar negeri) maupun yang bersifat non-komersial (pengkajian, penelitian dan pengembangan, koleksi herbarium, museum, pemeliharaan untuk kesenangan, bawaan pribadi, cinderamata atau tukar menukar ke dan dari luar negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN). SATS-LN diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA setelah dapat dibuktikan adanya :

  1. Izin Pengedar Luar Negeri Tumbuhan dan Satwa Liar
  2. Izin terkait dengan legalitas asal-usul spasimen aeperti izin pengmabilan dan penangkapan tumbuhan dan satwa liar, dan SATS-DN.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah Fotocopy (KTP, TDP, HO, Sewa Gudang), NPWP, Sket lokasi, bukti setoran pajak dari Dispenda).

Prosedur Layanan :

  1. Pemohon melakukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dan menyampaikan berkas kelengkapan administrasi.
  2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, Jika dokumen tidak lengkap maka petugas akan menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
  3. Jika dokumen lengkap, Petugas Pengendali Ekosistem Hutan melakukan pemeriksaan lapangan (pengecekan lokasi serta pemohon menunjukkan dokumen asli persyaratan).
  4. Hasil Pemeriksaan sesuai, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) diterbitkan.
  5. Proses waktu penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yaitu 1-5 hari.

F.2    Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)

Ruang lingkup pengaturan Izin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebagai berikut:

  1. Penelitian dan pengembangan.
  2. Ilmu pengetahuan dan pendidikan.
  3. Pembuatan film atau videoklip dalam bentuk film dokumenter, film komersial, atau film promosi.
  4. Pembuatan foto komersial.
  5. Ekspedisi
  • Prosedur permohonan SIMAKSI untuk Warga Negara Asing sebagai berikut:
  1. Melakukan permohonan atau mengisi SIMAKSI Online yang ada di Website BKSDA untuk membooking kuota.
  2. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan tembusan kepada:
    • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
    • Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.
    • Kepala Balai setempat.
  3. Menyerahkan fotocopy KTP dan Materai Rp 6.000 untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan foto komersial serta ekspedisi dilampiri dengan:
    • Surat izin dari penelitian LIPI.
    • Proposal kegiatan.
    • Fotocopy Passport.
    • Surat Pemberitahuan Penelitian dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri.
    • Surat Jalan dari Kepolisian.
    • Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Untuk kegiatan pembuatan film atau videoklip dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    • Surat izin produksi (untuk tujuan komersial).
    • Tanda pendaftaran rekaman video/film dari Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
    • Sinopsis film yang yang akan dibuat.
    • Daftar crew.
    • Surat Peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Untuk kegiatan pembuatan foto komersial dan ekspedisi dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    • Fotocopy Passport.
    • Daftar peralatan.
    • Surat Jalan dari Kepolisian.
    • Surat Peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Kemudian datang ke Kantor BKSDA untuk menyerahkan syarat-syarat pembuatan SIMAKSI yang terdapat pada poin 2 sampai poin 5, dan mengambil SIMAKSI.
  • Prosedur Permohonan SIMAKSI untuk WNI

Prosedur permohonan SIMAKSI untuk Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

  1. Melakukan permohonan atau mengisi SIMAKSI Online yang ada di Website BKSDA untuk membooking kuota.
  2. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKSDA dengan tembusan disampaikan kepada:
    • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
    • Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA.
    • Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.
    • Kepala Seksi Konservasi Wilayah setempat.
  3. Menyerahkan fotocopy KTP dan Materai Rp 6.000 untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan foto komersial serta ekspedisi yang dilampirkan dengan:
    • Proposal kegiatan.
    • Fotocopy tanda pengenal.
  4. Untuk kegiatan pembuatan film atau videoklip dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    • Surat izin produksi (untuk tujuan komersial).
    • Tanda pendaftaran rekaman video/film dari Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
    • Sinopsis film yang akan dibuat.
    • Daftar crew.
    • Surat Peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Kemudian datang ke Kantor BKSDA untuk menyerahkan syarat-syarat pembuatan SIMAKSI yang terdapat pada poin 2 sampai poin 5, dan mengambil SIMAKSI.

G. PNBP

Rincian Tarif PNBP tertera pada PP No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atasPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Buka Chat
1
Butuh Bantuan?
Manggurebe Ekspor
Hai Sahabat Ekspor, ada yang bisa kami bantu?